PERLINDUNGAN KAWASAN HUTAN KALIMANTAN TIMUR UNTUK MENGANTISIPASI ANOMALI IKLIM DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

 

 

Istilah efek rumah kaca atau green house effect  diperkenalkan oleh Joseph Fourier pada tahun 1824.  Efek rumah kaca adalah proses pemanasan permukaan suatu benda langit yang disebabkan oleh keadaan atmosfernya. Ada dua efek rumah kaca yaitu efek alami dan efek yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Sinar matahari yang masuk ke bumi dipantulkan oleh awan dan partikel lain di atmosfer, lainnya diserap awan, permukaan bumi, dan dipantulkan kembali oleh permukaan bumi.  Energi yang dipantulkan kembali oleh awan dan permukaan bumi berbentuk radiasi inframerah. Dalam keadaan normal, efek rumah kaca diperlukan agar suhu siang dan malam tidak terlalu jauh berbeda. Namun, menjadi bencana ketika efek rumah kaca meningkatkan suhu permukaan bumi yang menyebabkan terjadinya perubahan cuaca.

Karbondioksida (CO2) bukanlah satu-satunya  gas penyebab efek rumah kaca. Gas-gas lain penyebab fenomena itu adalah nitrogen monoksida (NO)., nitrogen dioksida (NO2), metana, dan klorofuluorkarbon (CFC). Idealnya, karbondioksida (CO2)  yang dihasilkan oleh aktivitas manusia mampu diserap miliaran dedaunan di hutan. Namun, seiring terjadinya penggundulan hutan dan perubahan ekosistem, jutaan ton karbondioksida (CO2)  yang dilepaskan ke atmosfer tak mampu lagi diserap.  Karbondioksida (CO2) adalah zat asam arang atau senyawa kimia yang terdiri dari dua atom oksigen yang erikat oleh atom karbon. Pada temperatur standar, karbondioksida (CO2) berbentuk gas dan berkelana di atmosfer Karbondioksida (CO2) muncul akibat aktivitas manusia membakar bahan-bahan yang mengandung karbon.

Konsentrasi karbondioksida (CO2)  di atmosfer yang terus meningkat  akan menyebabkan semakin banyak energy matahari yang dipantulkan bumi ke atmosfer. Jika konsentrasi karbondioksida (CO2) di atmosfer  berada di bawah 400 ppm, efek rumah kaca diperkirakan menyebabkan peningkatan suhu permukaan bumi antara  satu sampai lima derajat sampai tahun 2030. Selama bertahun-tahun, para pakar mengingatkan pentingnya menjaga konsentrasi karbondioksida (CO2)  di atmosfer sampai 350 ppm agar peningkatan temperature rata-rata berada di bawah dua derajat Celcius sampai tahun 2100.

Pada tahun 1958, Charles David Keeling melakukan pengukuran konsentrasi karbondioksida (CO2) di atmosfer dari Mauna Loa di Hawaii. Keeling mencatat konsentrasi karbondioksida (CO2)  di atmosfer rata-rata 316 ppm, atau terdapat 316 molekul karbondioksida (CO2)  dalam setiap juta molekul yang mengambang di atas kepala kita. Memasuki tahun 2000, konsentrasi  karbondioksida (CO2) di atas kepala miliaran umat manusia mengikat dengan cepat, antara 370 sampai dengan 380 ppm.

James Butler dari National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Earth System Research Laboratory menyatakan bahwa peningkatan konsentrasi karbondioksida (CO2)  semata disebabkan penggunaan bahan bakar fosil. Richard Norris dari Scripps Institution of Oceanography menyatakan bahwa kecepatan peningkatan kadar  karbondioksida (CO2) di atmosfer  saat ini mencapai 75 kali lebih cepat dibandingkan era pra-industri, atau ketika manusia belum membakar semua bahan mengandung karbon. Pakar  National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)  menyatakan bahwa dibandingkan era akhir abad es, kecepatan peningkatan karbondioksida (CO2)saat ini mencapai lebih dari 100 kali lipat. Jika tidak terjadi perlambatan, bayi-bayi yang lahir pada saat ini dipastikan akan hidup di bawah atmosfer dangan konsentrasi karbondioksida (CO2)  mencapai 450 ppm  dalam 25 sampai 20 tahun mendatang.  Kabar terakhir tentang konsentrasi karbondioksida (CO2)  di atas  400 ppm muncul pekan lalu dari dua stasiun pengawas Mauna Loa di Hawaii dan Scripps Institution of Oceanograph di San  Diego di Amerika Serikat.  Keeling Curve, sistem pencatat konsentrasi karbondioksida (CO2)  yang diciptakan oleh Chales David Keeling menunjukkan bahwa konsentrasi karbondioksida (CO2)  di atmosfer pada bulan Mei 2013 mencapai 400, 03 ppm. Konsentrasi ini berfluktuasi dalam 24 jam, tapi tidak memperlihatkan penurunan di bawah 400 ppm. Para pakar cuaca di National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)  mengambil kesimpulan bahwa rata-rata konsentasi karbondioksida (CO2)  di atmosfer pada saat itu 400,03 ppm.

Efek rumah kaca atau green house effect  telah menyebabkan anomali (perubahan) iklim, saat ini telah menyentuh berbagai kehidupan manusia dan perlu penanganannya secara holisitik serta koordinasi yang baik diantara sektor. Penanganan dampak perubahan iklim dalam kontek pembangunan memerlukan manajemen resiko iklim secara optimal dan juga mengembangkan sistem pembangunan yang tahan (mampu beradaptasi) terhadap dampak perubahan iklim jangka panjang.

Strategi nasional dalam menghadapi perubahan iklim perlu diarahkan pada pengembangan rekayasa sosial agar masyarakat dapat mengalami perubahan secara terencana, sistematis dan menyeluruh yang dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi, kelangsungan kehidupan sosial budaya dan ekologi. Instrumen yang digunakan untuk melaksanakan perubahan tersebut, diantaranya melalui hukum dengan membuat/melahirkan peraturan perundangan-undangan yang mampu dan mengakomodasi secara memadai isu-isu perubahan iklim.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Kerangka PBB mengenai Perubahan Iklim melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim, kemudian meratifikasi Protokol Kyoto melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang  Pengesahan Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol Kyoto Atas KonvensiKerangka Kerja Perserikatan Bangsa-BangsaTentang Perubahan Iklim). Ratifikasi tersebut memerlukan komitmen serta usaha dan tindakan nyata yang menyeluruh, mencakup seluru sektor pengemisi gas rumah kaca. Komitmen tesebut harus pula secara serentak diterapkan dengan usaha perbaikan pemenuhan syarat kualitas hidup rakyat dan kualitas lingkungan hidup, dan tecermin dalam pengelolaan sektor-sektor produksi dan kosumsi prioritas untuk tindakan mitigasi dan adaptasi.

Sehubungan dengan rencana implementasi REDD+ di Kalimantan Timur, diantaranya perlu diketahui gambaran mengenai kondisi keberadaan kawasan hutan di Kalimantan Timur.Hutan sebagai karunia dan amanah Ilahi Robbi yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kualitasnya, sehingga eksistensinya harus dipertahankan secara optimal, dilestarikan daya dukungnya, serta dikelola dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, professional. Pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia harus menampung dinamika aspirasi dan peranserta masyarakat. Definisi yuridis tentang hutan tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Berkaitan dengan upaya untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dapat dikemukakan bahwa: (1) Dengan komparasi laju kerusakan dan perbaikan hutan yang sangat timpang seperti saat ini maka dikhawatirkan bahwa upaya penyimpanan dan penyerapan karbon di Kalimantan Timur menghadapi tantangan yang sangat besar; (2) Upaya-upaya pengendalian kerusakan hutan harus diarahkan bukan hanya dengan mempercepat (akselerasi) rehabilitasi, tatapi yang lebih penting adalah menekan laju kerusakan dan bilamana mungkin menghilangkan faktor-faktor utama penyebab deforestasi dan degradasi hutan; dan (3) Keberhasilan upaya untuk menekan emisi hanya dimungkinkan dengan dukungan partisipasi semua pihak (baik lokal, nasional dan bahkan pihak internasional) yang terkait dengan kondisi di atas (pengguna lahan dan sumberdaya alam) seperti perencana dan pengambil keputusan (birokrat), pengguna lahan (pengusaha dan tentu saja masyarakat). Partisipasi ini tidak bisa bersifat temporer saja, tetapi harus melembaga melalui mekanisme perencanaan yang berlaku (dari tingkat desa hingga ke tingkat provinsi). Kerjasama dimaksud juga tidak hanya bersifat vertikal, tetapi juga yang penting adalah horisontal, khususnya lintas sektor, dikarenakan program-program pembangunan termasuk yang menjadi penyebab dan/atau pemicu deforestasi dan degradasi hutan.

Paradigma pembangunan berkelanjutan membutuhkan kemitraan dalam semangat saling memahami dan saling percaya yang positif konstruktif di antara berbagai stakeholder demi menjamin lingkungan hidup menjadi bagian integral dari keseluruhan proses pembangunan. Keberhasilan pembangunan berkelanjutan memerlukan suatu sinergi positif antar tiga kekuatan utama, yaitu negara dengan kekuatan politiknya, sektor swasta dengan kekuatan ekonominya dan masyarakat warga dengan kekuatan moralnya. Pelaksanaan otonomi daerah yang dilandasi perubahan paradigma sentralisasi ke paradigma desentralisasi tidak hanya memperkuat otoritas pemerintah daerah serta menghasilkan kemajuan demokrasi di tingkat lokal, akan tetapi juga pemberdayaan berkelanjutan baik pemerintah daerah provinsi, maupun pemerintah daerah kabupaten/ kota.Perubahan paradigma sentralisasi ke paradigma desentralisasi tidak hanya memperkuat otoritas pemerintah daerah serta menghasilkan kema­juan demokrasi di tingkat lokal, akan tetapi juga pemberdayaan berkelanjutan baik pemerintah daerah provinsi, maupun pemerintah daerah ka­bupaten/kota. Pendelegasian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pen­gelolaan sumberdaya strategis – secara khusus sumberdaya alam – serta implementasi prin­sip pembangunan berkelanju­tan ke dalam sistem, organisasi maupun program kerja pemerintah daerah mempunyai tujuan ganda yakni peningkatan akselerasi, efisiensi dan efektivitas dalam konteks desentralisasi, juga pelembagaan partisipasi sosial.

Tabel 1

Beberapa Sektor, Isu, Sebab dan Akar Masalah Deforestasi dan Degradasi di Kalimantan Timur

 

Identifikasi sebab-sebab terjadinya deforestasi dan degradasi hutan yang menghasilkan tidak kurang dari 31 akar masalah di atas dapat jadi belum mencakup keseluruhannya, karena lebih didasarkan pada pustaka. Meskipun demikian sangat diyakini bahwa upaya untuk mengembangkan strategi dan rencana aksi dengan komitmen dan konsistensi atas akar masalah kunci dimaksud dapat dengan nyata menekan laju penurunan kuantita dan kualita kawasan hutan dan lahan berhutan, khususnya di Kalimantan Timur. Untuk memperjelas pengelompokan Isu, Sebab dan Akar Masalah Deforestasi dan Degradasi Hutan di Kalimantan Timur akan disajikan dalam bentuk Illustrasi Tulang Ikan (fishbone).

Gambar 1.Ilustrasi Tulang Ikan (Fishbone) Sebab dan Akar Masalah Deforestasi Hutan di Kalimantan Timur

 

Kewajiban peranserta masyarakat dalam bidang kehutanan diatur dalam pasal 69 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan.

Hutan merupakan subsistem lingkungan hidup. Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  memberikan defenisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Kewajiban perlindungan hutan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 69 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan peranserta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menjamin masyarakat untuk memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh sebab itu  pasal 67 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Perlindungan hutan merupakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  memberikan defenisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Perlindungan hutan melibatkan peranserta masyarakat dengan tujuan mewujudkan  pembangunan berkelanjutan yaitu merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi konservasi, tercapai secara optimal dan lestari, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 46 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Perlindungan hutan sebagai suatu upaya konservasi sumber daya alam merupakan subsistem pemeliharaan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam pasal 57 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. Kegiatan yang meliputi konservasi sumber daya alam dijelaskan dalam pasal 57 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu:

a.   perlindungan sumber daya alam;

b.   pengawetan sumber daya alam; dan

c.   pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.

 

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada pasal 47 menjelaskan secara rinci tentang kegiatan yang termasuk perlindungan hutan dan konservasi hutan  yang meliputi:

a.   Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit, dan

b.   Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

 

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menggunakan istilah “perlindungan hutan” karena bagi setiap orang yang melanggar upaya perlindungan hutan akan dikenakan ancaman ketentuan pidana sebagai berikut:

a.   Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999

“Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) atau pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling panyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Perbuatan yang diancam pidana dalam pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan. Perbuatan yang diancam pidana dalam pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan yang dilakukan oleh setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

b.   Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999

“Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf “d”, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling panyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Perbuatan yang diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf  “d” Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah membakar hutan.

c.   Pasal 78 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999

“Barangsiapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 50 ayat (3) huruf “d”, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling panyak Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah). Perbuatan yang diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf  “d” Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah membakar hutan.

d.   Pasal 78 ayat (4) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999

“Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf “e” atau huruf “f”, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling panyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Perbuatan yang diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf  “e” Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Perbuatan yang diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf  “f” Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

e.   Pasal 78 ayat (5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999

“Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (4) atau pasal 50 ayat (3) huruf “d”, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling panyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Perbuatan yang diancam pidana dalam pasal 38 ayat (4) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka pada kawasan hutan lindung. Perbuatan yang diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf  “d” Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah membakar hutan.

f.    Pasal 78 ayat (6) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999

“Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf “h”, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling panyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Perbuatan yang diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf  “h” Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

g.   Pasal 78 ayat (7) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999

“Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf “i”, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling panyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Perbuatan yang diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf  “i” Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang.

h.   Pasal 78 ayat (8) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999

“Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf “j”, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling panyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Perbuatan yang diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf  “j” Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang.

i.    Pasal 78 ayat (9) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999

“Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf “k”, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling panyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Perbuatan yang diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf  “k” Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah  membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

j.    Pasal 78 ayat (10) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999

“Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf “l”, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling panyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Perbuatan yang diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf  “l” Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan.

k.   Pasal 78 ayat (11) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999

“Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf “m”, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling panyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Perbuatan yang diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf  “m” Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

l.    Pasal 78 ayat (13) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.”

 

Sumber Referensi:

Alvi Syahrin, Ketentuan Pidana dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta, Sofmedia, 2011.

Alvi Syahrin, Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan, Jakarta, Sofmedia, 2008.

Alvi Syahrin, Asas-asas dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan, Medan,  Pustaka Bangsa Press, 2002.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berancana, Hak Asasi Perempuan dan Anak dalam Industri Pertambangan di Kota Samarida, Bpp dan KB Propinsi Kaltim dan GIZ, 2009.

Daud Silalahi, Amdal Dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1995.

Anonimous, Peranan Hukum Dalam Mengaktualisasikan Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan,Mandar Maju, Bandung, 1997.

Fathi Hanif, et.al, Bunga Rampai Hukum dan Kebijaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Bayu Indra Grafika-Ulin, 2004.

Isran Noor, Politik Otonomi Daerah untuk Penguatan NKRI.

Isran Noor, M.Si., Jaga Integritas Indonesia, Jakarta, Bangun Indonesia Press, 2003.

Marhaeni Ria Siombo, Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, Jakarta,PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan dalam Siste Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009.

SitiSundari Rangkuti, Kesamaan Persepsi Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan,Surabaya; Yuridika, Majalah Fakultas HukumUnair, No.5 Tahun IX September-Oktober; 1994.

Anonimous, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanan Lingkungan Nasional (Surabaya; Airlangga University Press, 2005.

Anonimous, Sistem Perizinan Lingkunga Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan, Seminar Hukum Lingkungan, Kantor  Menteri Negara Lingkungan Hidup/Badan Pengendalia Dampak Lingkungan (BAPPEDA), Hotel Indonesia, Jakarta, 1-2 Mei 1996.

Anonimous, Perwujudan Sistem Perizinan Lingkungan Terpadu, Kursus Perizinan Lingkungan sebagai instrumen pencegahan lingkungan, Komisi Kerja Hukum Lingkungan BKPSL- Indonesia, dan PPLH Lembaga Peneitian Universitas Airlangga, 6-7 Juni 200.

St Munadjat Danusaputra, Hukum Lingkungan Buku Satu Umum, Binacipta Bandung, 1980.

Takdir Rahmadi, Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Airlangga University Press, Surabaya, 2003.

W. Riawan Tjandra, Perizinan Sebagai Instrumen Perlindungan Lingkungan, Justitia ET Pax, Majalah Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogjakarta, 10 Juli 2005.

Print Friendly